KONTAK KAMI | Butuh bantuan? Klik disini!
  • Hotline - 081317414739
  • SMS - 081317414739
  • Whatsapp - 081 317 414 739
  • hjkarpet@gmail.com
Beranda » Artikel Terbaru » Ibu Kota Baru Indonesia

Ibu Kota Baru Indonesia

Diposting pada 17 Januari 2022 oleh Ahmad Fairuz

Fakta Ibu Kota Baru Negara Indonesia

fakta ibu kota baru

desain ibu kota negara baru

karpetmasjid.co.id – Fakta Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi perbincangan hangat usai desainnya dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi memamerkan desain ibu kota negara baru melalui video yang ditayangkan dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rabu (22/12/2021).

Berikut fakta-fakta soal ibu kota negara baru:

1. Regulasi target disahkan 2022

Pada akhir September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR. DPR pun telah membentuk panitia khusus (Pansus) RUU IKN untuk membahas rancangan UU tersebut.  Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menargetkan, RUU Ibu Kota Negara dapat disahkan pada awal 2022 mendatang. RUU IKN sendiri terdiri dari 8 bab dan 34 pasal.

Baca juga : Jakarta Tetap Istimewa Meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota,Ini Alasannya

2. Dibentuk Otorita IKN, setingkat kementerian

Salah satu pasal dalam draf RUU IKN menjelaskan mengenai pemerintahan khusus IKN. Aturan itu terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8). “Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Pemerintahan Khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN yang diatur dengan undang-undang ini.” bunyi pasal 1 ayat (8) draf RUU IKN.

Pada ayat selanjutnya yaitu ayat (9), disebutkan akan ada lembaga pemerintah setingkat kementerian yang diberi nama Otorita IKN. Otorita IKN dijelaskan sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Berikutnya, pada Ayat (10) dijelaskan terkait definisi Kepala Otorita IKN.

Ayat tersebut mengatur bahwa Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

3. Pemimpin ibu kota baru dipilih oleh Presiden

Selanjutnya, pada Pasal 9 draf RUU IKN dijelaskan wewenang presiden dalam menentukan kepala dan wakil Otorita IKN. “Pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.” bunyi Pasal 9 Ayat (1) draf RUU IKN. Sementara, pada pasal 9 ayat (2) disebutkan, pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dilaksanakan oleh Presiden.

Pada Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan perihal masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita IKN juga akan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN.

Baca juga : Desain ibu kota baru

4. Pemerintah daerah khusus

Terbaru, pemerintah menyepakati adanya perubahan diksi pemerintah khusus Ibu Kota Negara menjadi pemerintah daerah khusus IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

“Perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintah daerah khusus IKN. Kemudian ada perubahan konsep kelembagaan pemerintah IKN, sebatas fungsi pada persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara,” kata Suharso dalam rapat.

Suharso mengungkapkan, pemerintah menyepakati hal tersebut setelah menerima masukan bahwa diksi pemerintahan khusus IKN dinilai bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Diketahui, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Suharso melanjutkan, pemerintah juga menyepakati perubahan konsep kelembagaan Otorita IKN. Lembaga ini hanya akan menjalankan fungsi persiapan, pemindahan dan pembangunan IKN. “Substansi lebih lanjut diusulkan dibahas di Timsus dan Timsin (Tim Sinkronisasi),” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

sumber : nasional.kompas.com

Bagikan informasi tentang Ibu Kota Baru Indonesia kepada teman atau kerabat Anda.

Ibu Kota Baru Indonesia | KARPETMASJID.CO.ID

Belum ada komentar untuk Ibu Kota Baru Indonesia

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Temukan Kami

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: API access disrupted. Go to the App Dashboard and complete Data Use Checkup.
Type: OAuthException
Code: 200
Please refer to our Error Message Reference.

Portofolio

Kontak